Lompat ke isi

Kesultanan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kesultanan adalah bentuk negara yang diurusi oleh seorang sultan sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan. Istilah kesultanan merupakan hasil dari pengembangan pemikiran kewilayahan Islam dan kesatuan politik Islam setelah masa Kekhalifahan Rasyidin yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Pembentukan kesultanan di dunia Islam dmulai dari kawasan Asia Tengah kemudian ke kawasan anak benua India dan ke kawasan Asia Tenggara terutama di Nusantara.

Beberapa kesultanan di dunia didirikan sebagai kelanjutan dari kerajaan yang telah ada dan sebelumnya masih menganut agama selain Islam sebagai agama kerajaannya. Sedangkan kesultanan-kesultanan lain didirikan dari bekas kesultanan lain yang mengalami pemisahan kekuasaan seperti Kesultanan Delhi dan Kesultanan Bahmani. Pengaturan kekuasaan pada kesultanan bersifat tertutup karena hanya diatur secara terbatas oleh kaum muslim. Sementara itu, kewilayahan pada suatu kesultanan umumnya bersifat lintas lokalitas karena lebih ditentukan oleh cakupan penyebaran agama Islam sebagai agama yang dianut oleh penduduknya.

Keruntuhan kesultanan-kesultanan di dunia diawali dengan keruntuhan Kesultanan Granada pada tahun 1492. Kesultanan-kesultanan lainnya di dunia mengalami keruntuhan akibat penjajahan bangsa-bangsa dari Eropa Barat terutama di Afrika Timur, Timur Tengah dan di wilayah Indonesia. Beberapa negara yang masih berbentuk kesultanan pada masa kini yaitu Brunei Darussalam, Oman dan 9 negara bagian di Malaysia.

Kesultanan-kesultanan di dunia telah berperan dalam kegiatan islamisasi dan pengenalan syariat Islam serta pendirian madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah di dunia. Pada abad ke-16 M, Kesultanan Zanzibar, Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Gujarat membentuk hubungan perdagangan maritim yang menghubungkan perdagangan dalam dunia Islam di Afrika Timur dan Asia Selatan. Hubungan perdagangan maritim juga terbentuk antara Kesultanan Aceh dengan kesultanan-kesultanan Dekkan terutama Kesultanan Golkonda selama abad ke-16 M hingga pertengahan abad ke-17 M.

Di Indonesia, terdapat catatan sejarah mengenai kesultanan-kesultanan yang masih eksis selama masa Hindia Belanda dan peninggalan bersejarah berupa keraton.

Konsep dasar pembentukan

[sunting | sunting sumber]

Istilah kesultanan merupakan salah satu konsep mengenai negara dalam pemikiran Islam. Pengertian harfiah dari kesultanan adalah kekuasaan, bukti kekuasaan yang ampuh ataupun wewenang yang jelas. Kesultanan merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menyebut negara yang berada dalam kepemimpinan, kekuasaan dan pemerintahan Islam dalam berbagai masa.[1]

Kesultanan terbentuk sebagai hasil dari pengembangan pemikiran kewilayahan Islam dan kesatuan politik Islam. Pembentukan kesultanan sebagai salah satu konsep politik dan sebagai salah satu bentuk negara di dunia merupakan sebuah fakta sejarah yang memiliki bukti empiris. Kesultanan terbentuk sebagai hasil pemikiran dari para pemikir muslim mengenai politik dan bentuk negara bagi kaum muslim.[2]

Gagasan mengenai pembentukan kesultanan sebagai salah satu bentuk pengaturan kekuasaan negara bermula dari masa awal kekuasaan Islam di semenanjung Arab oleh para sahabat Muhammad. Segera setelah kematian Muhammad, para sahabatnya mendirikan kekhalifahan dengan pemberian gelar khalifah untuk sahabat yang memperoleh jabatan dalam kepemimpinan tertinggi bagi kaum muslim.[3]

Sejarah pembentukan

[sunting | sunting sumber]

Periode Abad Pertengahan

[sunting | sunting sumber]

Kesultanan merupakan salah satu bentuk negara yang umum terbentuk selama periode Abad Pertengahan.[3] Pembentukan kesultanan dimulai setelah berakhirnya masa Kekhalifahan Rasyidin yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin.[4] Keluarga-keluarga kerajaan yang memerintah umat Islam secara turun-temurun menggunakan gelar khalifah sebelum akhirnya mulai menggunakan gelar lain yaitu sultan. Penggunaan gelar sultan kemudian diikuti dengan penerapan bentuk negara lainnya bagi kaum muslim yaitu kesultanan.[3] Pembentukan kesultanan menjadi salah satu bentuk negara dalam kalangan umat Islam yang menerapkan sistem dinasti selain kekhalifahan dan keamiran.[4] Dalam dunia Islam, kesultanan pernah didirikan dalam rentang yang dimulai dari Timbuktu di kawasan Afrika hingga ke Filipina Selatan dalam kawasan Asia Tenggara.[5]

Kesultanan di Asia Tengah

[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 388 H atau 998 M, Mahmud dari Ghazni yang menjadi raja Kekaisaran Ghaznawiyah diangkat menjadi sultan dan menjadikan Kekaisaran Ghaznawiyah sebagai kesultanan.[6] Pusat kekuasaan dari Kesultanan Ghaznawiyah terletak di Ghazni yang pada masa kini termasuk wilayah Afganistan dalam kawasan Asia Tengah.[7] Pada tahun 1001 M, di wilayah Afganistan terbentuk kesultanan bernama Kesultanan Ghuriyah yang pusat pemerintahanya terletak di Daerah Ghur.[6][8] Lokasi Daerah Ghur meliputi kawasan pegunungan di Afghanistan yang terletak antara Daerah Ghazni dan Daerah Herat.[8]

Kesultanan di anak benua India

[sunting | sunting sumber]

Pada masa kekuasaan Sultan Mahmud, Kesultanan Ghaznawiyah terus mengadakan perluasan wilayah melalui invasi ke wilayah India Utara sebanyak 17 kali.[9][7] Pada tahun 1030 M, Kesultanan Ghaznawiyah yang kekuasaannya berpusat di wilayah Afganistan berhasil menaklukkan Lahore yang termasuk dalam kawasan anak benua India bagian utara. Setelah penaklukan Lahore, Kesultanan Ghaznawiyah mulai menaklukkan kawasan India Utara.[10] Namun, Kesultanan Ghuriyah pada tahun 1185 M berhasil menaklukkan wilayah Punjab dan Lahore dari Kesultanan Ghaznawiyah yang akhirnya mengakhiri wilayah kekuasaan Kesultanan Ghaznawiyah.[11]

Kesultanan Ghuriyah terus menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Ghaznawiyah di kawasan Asia Tengah hingga Kesultanan Ghaznawiyah runtuh sepenuhnya.[12] Setelah Kesultanan Ghaznawiyah runtuh, Kesultanan Ghuriyah berhasil menaklukkan Delhi di kawasan India Utara pada tahun 1192 M dalam kepemimpinan seorang jenderal bernama Qutubuddin Aibak.[10] Invasi dari Kesultanan Ghaznawiyah mengakibatkan pelemahan kondisi politik dan ekonomi di India yang memperkuat pendirian kesultanan baru di wilayah India yaitu Kesultanan Delhi setelah keruntuhan Kesultanan Ghaznawiyah dan Kesultanan Ghuriyah.[9][7] Kesultanan Delhi didirikan oleh Jenderal Qutubuddin Aibak pada tahun 603 H atau 1206 M dengan memerdekakan diri dari Kesultanan Ghuriyah dan menjadi kesultanan pertama yang didirikan di wilayah India.[13][10] Pembentukan Kesultanan Delhi melanjutkan kesatuan politik Islam pada kawasan anak benua India khususnya di India Utara.[14]

Pada abad ke-14 M, terbentuk beberapa kesultanan yang merupakan hasil pengalihan kekuasaan atas wilayah Kesultanan Delhi di India. Kesultanan-kesultanan ini meliputi Kesultanan Benggala, Kesultanan Gujarat, Kesultanan Mala, Kesultanan Khandesh, Kesultanan Jaunpur dan Kesultanan Bahmani. Pada akhir Abad Pertengahan, terbentuk lima kesultanan baru di Dataran Tinggi Dekkan dalam kawasan India Selatan. Kelima kesultanan ini disebut kesultanan-kesultanan Dekkan dan terbentuk sebagai hasil pemisahan kekuasaan dari kesultanan lainnya yaitu Kesultanan Bahmani yang terbentuk pada abad ke-14 M.[15] Kesultanan-kesultanan Dekkan meliputi Kesultanan Bijapur, Kesultanan Golkonda, Kesultanan Ahmednagar, Kesultanan Bidar dan Kesultanan Berar.[16]

Kesultanan di Asia Tenggara

[sunting | sunting sumber]

Kesultanan-kesultanan di kawasan Asia Tenggara umumnya terbentuk setelah dimulainya penyebaran Islam di Asia Tenggara terutama di kawasan Nusantara. Pembentukan awal kesultanan-kesultanan di kawasan Nusantara berpusat di sekitar selat Malaka yang menjadi lalu lintas perdagangan utama bagi pedagang yang berasal dari Asia Barat dan Asia Timur yang berdagang pada pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara.[17] Di kawasan Nusantara, kesultanan-kesultanan mulai terbentuk sejak abad ke-13 hingga abad ke-17 M. Pembentukan kesultanan-kesultanan di kawasan Nusantara menggantikan pengaruh kekuasaan dari kerajaan-kerajaan Hindu maupun kerajaan-kerajaan Buddha pada berbagai wilayah di Nusantara.[18]

Dalam kawasan Nusantara yang kini menjadi wilayah Indonesia, kesultanan-kesultanan terbentuk mulai dari wilayah Aceh hingga ke pulau Jawa dan Indonesia Timur. Selain itu, di Dunia Melayu yang termasuk dalam kawasan Nusantara juga terbentuk beberapa kesultanan.[19] Pembentukan kesultanan di kawasan Indonesia terutama terjadi di pesisir pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan dan kepulauan Maluku.[18] Pembentukan kesultanan di pulau Sumatera terjadi di kawasan pesisir bagian timur yang merupakan pusat perdagangan di selat Malaka.[20] Di wilayah Indonesia sekurangnya terbentuk sebanyak 95 kesultanan.[21] Sementara itu, di kawasan semenanjung Malaya yang kini termasuk wilayah Malaysia terbentuk sebanyak 9 kesultanan.[22]

Proses pembentukan

[sunting | sunting sumber]

Pengubahan dari kerajaan yang telah ada

[sunting | sunting sumber]

Peralihan bentuk kerajaan menjadi kesultanan umum terjadi pada abad ke-13 M terutama di kawasan pesisir Nusantara yang merupakan kawasan perdagangan maritim. Sejak abad ke-13 M, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di kawasan pesisir Nusantara mulai beralih menjadi kesultanan akibat dari pengaruh penyebaran Islam. Kesultanan yang terbentuk dari kerajaan yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha di Nusantara.[23]

Pembentukan kesultanan dari bekas wilayah kerajaan Hindu-Buddha di kawasan Asia Tenggara dimulai dari kawasan di sekitar selat Melaka.[24] Kesultanan-kesultanan di pulau Sumatera khususnya di daerah Riau terbentuk setelah keruntuhan kerajaan yang menjadi pusat pengajaran agama Buddha yaitu Sriwijaya.[25] Sementara itu, Kesultanan Aceh yang berkuasa di wilayah Aceh didirikan di bekas wilayah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha.[26]

Pada tahun 1368 M, terbentuk Kesultanan Brunei yang wilayahnya kekuasaannya pada masa kini mencakup Brunei Darussalam di pulau Kalimantan. Kesultanan Brunei merupakan hasil perubahan bentuk pemerintahan dari Kerajaan Brunei akibat pengislaman Raja Brunei yang bernama Awang Alak dengan nama Islam yaitu Muhammad Syah.[27] Pada tahun 1400 M, terbentuk sebuah kesultanan bernama Kesultanan Melaka yang wilayahnya berpusat di semenanjung Malaya yang berbatasan langsung dengan selat Malaka.[24] Pada tahun 1558, terjadi penyatuan tiga kerajaan yaitu Kerajaan Seludong, Kerajaan Tondo dan Kerajaan Namayan menjadi satu kesultanan baru bernama Kesultanan Manila.[28] Pada tahun 1561 M, Raja Lakilaponto yang berkuasa atas Kerajaan Wolio mengubah bentuk pemerintahannya menjadi kesultanan yang kemudian diberi nama Kesultanan Buton.[29][30]

Pemisahan dari kesultanan lain

[sunting | sunting sumber]
Kesultanan-kesultanan Dekkan (warna selain abu-abu) pada abad ke-16 yang terbentuk sebagai hasil pemisahan kekuasaan Kesultanan Bahmani sejak akhir abad ke-15

Pembentukan kesultanan baru dari hasil pemisahan wilayah kesultanan lain terjadi secara berturut-turut pada Kesultanan Delhi di wilayah India. Wilayah kekuasaan Kesultanan Delhi di India terbagi-bagi menjadi kesutanan-kesultanan baru.[31] Pada tahun 1347 M, Wilayah Kesultanan Delhi di Dataran Tinggi Dekkan memisahkan diri dan membentuk Kesultanan Bahmani.[32] Kemudian pada tahun 752 H atau 1351 M, wilayah kekuasaan Kesultanan Delhi di kawasan Benggala yang merupakan bagian dari anak benua India membentuk kesultanan baru bernama Kesultanan Benggala [33] Pembentukan Kesultanan Bahmani mengurangi wilayah kekuasaan Kesultanan Delhi di bagian selatan India dan pembentukan Kesultanan Benggala mengurangi wilayah kekuasaan Kesultanan Delhi di bagian selatan India pada abad ke-14 M.[34]

Pada akhir abad ke-15 M, wilayah kekuasaan Kesultanan Bahmani mulai terbagi-bagi menjadi kesultanan-kesultanan baru akibat dari konflik antara penduduk pendatang dengan penduduk asli Dataran Tinggi Dekkan di Kesultanan Bahmani. Wilayah kekuasaan Kesultanan Bahmani sepenuhnya terbagi menjadi lima kesultanan baru sebagai penerus kekuasaannya yaitu Kesultanan Bijapur, Kesultanan Golkonda, Kesultanan Ahmednagar, Kesultanan Bidar dan Kesultanan Berar.[35]

Pada tahun 953 H atau 1546 M, sebuah kesultanan baru bernama Kesultanan Pajang didirikan di pedalaman pulau Jawa dengan mengambil alih wilayah kekuasaan kesultanan lainnya yaitu Kesultanan Demak.[36] Pada tahun 1755 M, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terbentuk sebagai hasil pemisahan sebagian wilayah Kesultanan Mataram akibat dari Perjanjian Giyanti.[37]

Pemerintahan

[sunting | sunting sumber]

Sifat pemerintahan

[sunting | sunting sumber]

Pemerintahan pada suatu kesultanan berbeda dengan bentuk pemerintahan lainnya di dunia dari segi sifat pengaturan kekuasaan dan kewilayahannya. Pengaturan kekuasaan pada kesultanan bersifat tertutup karena kekuasaan hanya diatur secara terbatas oleh kaum muslim. Sementara itu, kewilayahan pada suatu kesultanan umumnya bersifat lintas lokalitas dengan wilayah yang tidak dibatasi oleh keberadaan penduduk dari masyarakat yang beraneka ras dan kebudayaan. Batas wilayah pemerintahan pada suatu kesultanan umumnya ditentukan oleh cakupan penyebaran agama Islam sebagai agama yang dianut oleh penduduknya.[2]

Penguasa tertinggi

[sunting | sunting sumber]

Kesultanan menganut sistem monarki dalam penentuan terhadap orang yang dipilih sebagai kepala negara. Dalam sistem monarki, jabatan kepala negara diwarisi secara turun-temurun dengan masa jabatan seumur hidup.[38] Kepala negara dalam kesultanan dinamakan sultan yang bersumber dari kata bahasa Arab yaitu sulthan.[39] Penguasa muslim pertama yang menggunakan gelar sultan adalah Mahmud dari Ghazni yang berkuasa atas Kekaisaran Ghaznawiyah pada tahun 338 H atau 998 M.[40][6] Mahmud dari Ghazni mulai menggunakan gelar sultan setelah pengubahan bentuk pemerintahan Kekaisaran Ghaznaiyah menjadi sebuah kesultanan dan memperluas wilayahnya hingga mencakup wilayah Afganistan dan anak benua India.[41]

Pada beberapa kesultanan, sering terjadi kudeta atau pembunuhan terhadap sultan yang sedang berkuasa. Kudeta sekaligus pembunuhan terhadap sultan sering terjadi salah satunya pada Kesultanan Utsmaniyah sejak abad ke-17 M. Pelaku kudeta dan pembunuhan terhadap sultan-sultan yang berkuasa di Kesultanan Utsmaniyah adalah pasukan infanteri yang disebut Yanisari. Pasukan Yanisari memiliki pengaruh politik yang kuat dalam Kesultanan Utsmaniyah sejak abad ke-17 M. Kudeta dan pembunuhan terhadap sultan yang berkuasa umumnya dilakukan terhadap sultan yang pemerintahannya tidak disukai oleh pasukan Yanisari. Pada Juni 1826 M, Sultan Mahmud II yang berkuasa atas Kesultanan Utsmaniyah membentuk pasukan infanteri baru untuk menggantikan pasukan Yanisari yang kemudian dimusnahkan seluruh anggotanya setelah melakukan pembelotan.[42]

Pada awal abad ke-20 M, para sultan yang berkuasa pada beberapa kesultanan-kesultanan di wilayah Indonesia sering mengalami konflik dengan Pemerintah Hindia Belanda yang merupakan penjajah di wilayah Indonesia. Beberapa sultan diakhiri masa kekuasaannya oleh kaum elite Islam dari kalangan bangsawan dan pemuka agama di kesultanannya masing-masing. Pengakhiran kekuasaan sultan pada beberapa kesultanan-kesultanan di wilayah Indonesia umumnya disebabkan oleh kebencian terhadap sultan yang menjadi penguasa boneka bagi Pemerintah Hindia Belanda yang merupakan penjajah.[43]

Periode keruntuhan

[sunting | sunting sumber]

Keruntuhan di Eropa

[sunting | sunting sumber]

Keruntuhan kesultanan-kesultanan di dunia mulai terjadi sejak tahun 1492 ketika Kesultanan Granada mengalami keruntuhan oleh kekuatan politik dari kalangan penganut Kekristenan di Spanyol. Kesultanan Granada menjadi penguasa dari dinasti muslim terakhir di Spanyol sekaligus kesultanan terakhir yang pernah didirikan di Spanyol.[3]

Keruntuhan akibat penjajahan bangsa-bangsa Eropa

[sunting | sunting sumber]

Setelah keruntuhan Kesultanan Granada pada tahun 1492 M, kesultanan-kesultanan lainnya di dunia mulai mengalami keruntuhan bersamaan dengan dimulainya penjajahan bangsa-bangsa dari Eropa Barat atas wilayah yang dikuasai oleh kaum muslim.[3] Kesultanan-kesultanan di kawasan Afrika Timur berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Etiopia dengan dukungan persenjataan oleh bangsa-bangsa Eropa.[44]

Peta yang menampilkan sebagan wilayah Kesultanan Usmanyah yang terbagi-bagi menjadi negara-negara baru setelah Perjanjian Sevres 1920.

Wilayah-wilayah yang menjadi bekas kekuasaan suatu kesultanan dan telah mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa umumnya berusaha memerdekakan diri menjadi negara baru. Upaya memerdekakan diri pada wilayah bekas kesultanan umumnya diprakarsai oleh gagasan nasionalisme yang melandasi pembentukan negara bangsa.[45]

Sejak tahun 1789 M, wilayah Kesultanan Usmaniyah yang berkuasa atas sebagian besar kawasan Timur Tengah mulai ditaklukkan oleh negara-negara penjajah dari kalangan bangsa-bangsa Eropa. Pada tahun 1789, Eyalet Mesir ditaklukan oleh pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Boneparte. Pada Perang Dunia I, Kesultanan Usmaniyah mengalami kekalahan dan wilayahnya yang tersisa di kawasan Timur Tengah dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa yang menjadi pemenang Perang Dunia I. Hasil pembagian wilayah Kesultanan Usmaniyah di kawasan Timur Tengah kemudian dibentuk menjadi negara-negara baru yang mengusung gagasan nasionalisme. Kesultanan Usmaniyah sendiri akhirnya diubah menjadi negara republik bernama Turki setelah terjadinya revolusi sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Mustafa Kemal.[46]

Selama masa penjajahan Belanda di wilayah Indonesia, beberapa kesultanan yang sebelumnya berdaulat menjadi negara semi-merdeka akibat dari tekanan politik dan tekanan militer Belanda. Kesultanan-kesultanan semi merdeka ini antara lain Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Deli, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Gowa.[47] Pada tahun 1321 H atau 1903 M, Kesultanan Aceh yang berkuasa atas wilayah Aceh ditaklukkan sepenuhnya oleh Belanda.[48]

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mengakhiri kekuasaan para raja dan sultan sekaligus mengakhiri pemerintahan berbentuk kerajaan dan kesultanan untuk integrasi menjadi negara baru bernama Indonesia. Pemerintahan terhadap bekas wilayah kesultanan maupun kerajaan di Indonesia diserahkan oleh para sultan maupun raja yang berkuasa untuk dikelola oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk pemerintahan baru yaitu republik.[49]

Kesultanan yang tersisa

[sunting | sunting sumber]

Brunei Darussalam

[sunting | sunting sumber]

Pada awal abad ke-7 M, Brunei Darussalam dibentuk sebagai kerajaan bernama Kerajaan Brunei dengan wilayah kekuasaan di pulau Kalimantan dalam kawasan Asia Tenggara.[50] Pada tahun 1368 M, Kerajaan Brunei memproklamirkan kemerdekaan dari Kerajaan Majapahit dan mengubah bentuk pemerintahannya dari kerajaan menjadi kesultanan.[51][52] Pengaruh politik Brunei Darussalam di pulau Kalimantan mulai melemah setelah abad ke-16 M.[53] Pada abad ke-19 M, wilayah kekuasaan Brunei Darussalam terus berkurang akibat penaklukan oleh James Brooke yang memerintah sebagai Raja Putih di Kerajaan Sarawak.[54]

Pada tahun 1906, Brunei Darussalam menjadi Protektorat Inggris untuk mencegah berakhirnya pemerintahan berbentuk kesultanan.[55] Jabatan sebagai Sultan Brunei pada masa kini dijabati oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang mulai menjabat sejak tahun 1967.[55] Sultan Hassanal Bolkiah merupakan Sultan Brunei yang ke-29 sejak pendirian Brunei Darussalam sebagai sebuah kesultanan.[53] Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1984 dan menjadi satu-satunya negara merdeka di Asia Tenggara yang bentuk pemerintahannya masih berupa kesultanan.[53] Selain itu, Brunei Darussalam dapat mempertahankan pemerintahannya dengan sultan yang berasal dari garis keturunan keluarga kerajaan secara turun-temurun selama sekurangnya 600 tahun hingga masa kini.[53]

Oman

[sunting | sunting sumber]

Oman merupakan negara berbentuk kesultanan yang didirikan pada bagian tenggara semenanjung Arab dalam kawasan Asia Barat Daya.[56] Staus Oman sebagai negara merdeka diberian oleh Inggris pada tahun 1390 H.[57] Sultan Oman merupakan kepala negara Oman yang memiliki kewenangan kekuasaan yang bersifat paripurna dalam sistem monarki absolut.[58] Kekuasaan Sultan Oman mencakup bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyelenggaraan pemerintahan di Oman sebagai sebuah kesultanan dilakukan oleh Sultan Oman dengan bantuan oleh para menteri yang masing-masing memimpin sebuah departemen pemerintahan.[59]

Malaysia

[sunting | sunting sumber]

Malaysia sebagai negara baru di kawasan Nusantara yang berbentuk federasi masih mempertahankan bentuk kesultanan tetapi sistem pemerintahannya menganut monarki konstitusional. Sebanyak 9 dari 13 negara bagian di Malaysia masih menerapkan bentuk pemerintahan berupa kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala negara. Sementara itu, 4 negara bagian lain di Malaysia tidak menerapkan bentuk pemerintahan berupa kesultanan dan pemimpin tertinggi negara bagian dijabati oleh seorang gubernur. Masing-masing sultan dari 9 negara bagian berbentuk kesultanan di Malaysia dipilih secara bergiliran untuk menjadi kepala negara dan wakil kepala negara Malaysia. Para sultan yang menjabat sebagai kepala negara Malaysia digelari Yang Dipertuan Agung. Sedangkan para sultan yang menjabat sebagai wakil kepala negara Malaysia digelari Timbalan Yang Dipertuan Agung.[22]

Peran bagi dunia

[sunting | sunting sumber]

Islamisasi dan pengenalan syariat Islam

[sunting | sunting sumber]

Kesultanan-kesultanan di Nusantara berperan sebagai pusat dakwah dengan cara memberikan sarana untuk penyebaran ajaran agama Islam pada masyarakat lokal dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Metode penyebaran ajaran agama Islam pada kesultanan-kesultanan di Nusantara yaitu melalui pendirian lembaga keagamaan dan kegiatan perdagangan.[60]

Para sultan yang berkuasa pada kesultanan-kesultanan di wilayah Nusantara berperan dalam mengembangkan ajaran Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Peran utama para sultan dalam mengembangkan ajaran Islam di di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara yaitu melalui pemberian pengaruh dalam kehidupan politik, kebiasaan sosial dan pengembangan seni. Pengembangan ajaran Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara oleh para sultan yang berkuasa diawali ketika Islam baru diperkenalkan di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara hingga akhir abad ke-13 M. Perkembangan lanjutan kemudian diadakan setelah Islam menjadi identitas utama bagi para sultan sejak tahun 1300 hingga 1800 M. Peran para sultan dalam mengembangkan ajaran Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara tetap berlanjut selama masa penjajahan yang berlangsung sejak tahun 1800 M hingga tahun 1945 M. Perembangan ajaran Islam terus berlanjut di Nusantara dan Asia Tenggara oleh para sultan ketika dimulainya era negara-bangsa merdeka di Asia Tenggara sejak tahun 1945 hingga tahun 2000.[61]

Kesultanan Banten yang berkuasa di sebagian kawasan di Nusantara 10–13 H atau 16–19 M) berperan aktif dalam penyebaran Islam di kawasan Nusantara khususnya di wilayah Indonesia. Kegiatan penyebaran Islam oleh Kesultanan Banten telah mengembangkan penganutan ajaran Islam pada wilayah Banten, Jawa Barat, Jakarta, Lampung dan Sumatera Selatan.[62] Kesultanan Ternate sebagai kesultanan pertama di kawasan bagian timur Nusantara telah berperan aktif dalam islamisasi dan pengenalan syariat Islam bagi penduduk di kawasan bagian timur Nusantara hingga ke bagian selatan Filipina.[63]

Pembangunan madrasah sebagai lembaga pendidikan

[sunting | sunting sumber]

Madrasah merupakan sebuah sistem pendidikan Islam yang awalnya dikembangkan oleh para sultan yang berkuasa atas kesultanan-kesultanan di wilayah Khorasan. Istilah madrasah berasal dari bahasa Arab yaitu madrasat. Pembangunan madrasah kemudian meluas ke berbagai wilayah dalam dunia Islam yang bekerja sama dengan dengan ulama hingga ke Nusantara. Di kawasan Nusantara, kesultanan yang pertama kali membangun madrasah adalah Kesultanan Samudera Pasai (659–917 H atau 1260–1511 M) dengan menyebutnya sebagai meunasah dalam bahasa Aceh. Sejak tahun 1512, pembangunan madrasah pada daerah-daerah lainnya di Aceh diteruskan oleh Kesultanan Aceh.[64]

Penamaan

[sunting | sunting sumber]

Penamaan kesultanan

[sunting | sunting sumber]

Kesultanan-kesultanan yang terbentuk di daerah Riau memiliki ciri khas yaitu dinamai menggunakan nama-nama sungai di daerah Riau. Penamaan kesultanan menggunakan nama sungai disebabkan oleh keberadaan sungai-sungai besar dan anak sungai di daerah Riau. Beberapa kesultanan yang terbentuk di daerah Riau dan menggunakan nama sungai yaitu Kesultanan Indragiri, Kesultanan Kampar, Kesultanan Rokan, dan Kesultanan Siak.[65]

Penamaan para sultan

[sunting | sunting sumber]

Pada kesultanan-kesultanan yang didirikan di bekas wilayah Hasta Mandala dalam cakupan kekuasaan Kerajaan Majapahit, nama para sultan tetap mengikuti pola penamaan abiseka dalam bahasa Jawa Kuno yang diikuti oleh penyebutan dan penulisan nama monarki. Pada kesultanan-kesultanan yang didirikan oleh suku Melayu, nama abiseka bagi sultan ditulis dalam perpaduan antara bahasa Melayu dan bahasa Jawa Kuno lalu diikuti dengan nama sultan dalam bahasa Arab. Setiap sultan yang memerintah pada kesultanan-kesultanan yang didirikan oleh suku Melayu biasanya memiliki nama monarki yang berbeda dengan nama monarki dari para pewarisnya. Pada beberapa penamaan sultan pada kesultanan-kesultanan yang didirikan oleh suku Melayu, hanya nama wangsa yang tetap diwariskan kepada penerus sultan dari keturunannya sendiri.[66]

Pada kesultanan-kesultanan di wilayah Indonesia, penggunaan bahasa Arab dalam penamaan sultan umumnya terjadi sejak suatu kerajaan mengubah bentuk pemerintahannya menjadi kesultanan. Raja muslim pertama dari suatu kerajaan di Indonesia umumnya mengubah gelar dari raja menjadi sultan. Nama para sultan menggunakan bahasa Arab karena pengaruh dari para ulama maupun pendakwah yang mengislamkan raja umumnya berasal dari dunia Arab dan India yang telah lazim menggunakan nama berbahasa Arab.[67]

Hubungan antar-kesultanan

[sunting | sunting sumber]

Hubungan perdagangan maritim

[sunting | sunting sumber]

Perdagangan maritim Afrika Timur–Asia Selatan

[sunting | sunting sumber]

Setelah penaklukan Kota Konstantinopel oleh Kesultanan Usmaniyah dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453, jalur perdagangan dari Eropa ke Asia mulai berada dalam monopoli oleh Kesultanan Usmaniyah.[68][69] Pada abad ke-16 M, Kesultanan Zanzibar, Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Gujarat membentuk hubungan perdagangan maritim yang menghubungkan perdagangan dalam dunia Islam di Afrika Timur dan Asia Selatan. Wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang berada di antara kawasan Afrika Timur dan Asia Selatan berperan sebagai penghubung jalur perdagangan maritim bagi Kesultanan Zanzibar di kawasan Afrika Timur dengan Kesultanan Gujarat di kawasan Asia Selatan. Selain itu, Kesultanan Utsmaniyah sejak abad ke-16 M berperan sebagai pelindung masyarakat dalam dunia Islam di kawasan Afrika Timur dan Asia Selatan dalam urusan perdagangan maritim. Kesultanan Utsmaniyah melindungi Kesultanan Zanzibar dan Kesultanan Gujarat dari pesaing perdagangan maritim dari kalangan non-muslim di kawasan Afrika Timur dan Asia Selatan yaitu Imperium Portugal.[70]

Perdagangan maritim antara kesultanan-kesultanan Dekkan–Kesultanan Aceh

[sunting | sunting sumber]

Hubungan perdagangan maritim juga terbentuk antara Kesultanan Aceh dengan kesultanan-kesultanan Dekkan terutama Kesultanan Golkonda selama abad ke-16 M hingga pertengahan abad ke-17 M. Kesultanan Aceh menempatkan agen dagang tetap di kota perdagangan utama Kesultanan Golkonda yaitu Masulipatnam yang terletak di Pesisir Koromandel. Di sisi lain, agen-agen dagang dari Kesultanan Golkonda sering berlabuh pada pelabuhan dagang di wilayah Kesultanan Aceh dan menjadikannya sebagai lokasi perdagangan yang utama.[71]

Hubungan diplomatik dan penguatan politik

[sunting | sunting sumber]

Kesultanan Usmaniyah sebagai pusat dunia Islam (1683–1914)

[sunting | sunting sumber]

Kesultanan yang pernah membina hubungan dengan berbagai kesultanan lain dalam Dunia Islam adalah Kesultanan Usmaniyah. Sejak tahun 1683, Kesultanan Usmaniyah merupakan sebuah kesultanan dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas yaitu sekitar 5.200.000 km2 yang mencakup kawasan Asia Barat, Afrika Utara dan Eropa Timur. Cakupan kekuasaan Kesultanan Usmaniyah juga meliputi laut Tengah, laut Merah, laut Hitam dan laut Marmara.[72] Terhitung 400 tahun hingga akhir abad ke-19, wilayah kekuasaan Kesultanan Usmaniyah mencakup kawasan Timur Tengah mulai dari Turki ke Mesir hingga ke pantai laut Tengah di wilayah Suriah dan Palestina dan ke timur hingga mencakup kawasan Mesopotamia yang kini termasuk wilayah Irak hingga ke perbatasan dengan Iran. Dari pantai laut Tengah, cakupan wilayah kekuasaan Kesultanan Usmaniyah memenajang ke selatan meliputi pantai semenanjung Arab hingga ke pantai di wilayah Yaman.[73]

Luasnya cakupan kekuasaan Kesultanan Usmaniyah membuatnya menjadi salah satu kesultanan terkuat di dunia yang model pemerintahannya menjadi rujukan bagi kesultanan-kesultanan lain di dunia Islam. Kekuatan dan keluasan wilayah kekuasaan Kesultanan Usmaniyah membuat Kesultanan Usmaniyah menjadi pusat dunia Islam hingga tahun 1914 menjelang keruntuhannya. Pada periode tahun 1683 hingga tahun 1914, berbagai kesultanan lain di dunia Islam menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Usmaniyah melalui pengiriman surat oleh masing-masing utusan kesultanan. Kesultanan-kesultanan lainnya menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Usmaniyah untuk meminta perlindungan dari segi politik, sosial, ekonomi maupun militer. Masing-masing kesultanan meminta perlindungan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan pemerintahan para sultan di wilayah kekuasaannya masing-masing.[72]

Hubungan penguatan politik antar-kesultanan di Filipina Selatan

[sunting | sunting sumber]

Di kawasan Filipina Selatan pernah terbentuk hubungan penguatan politik antar-kesultanan oleh Kesultanan Manila dengan Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu dan Kesultanan Ternate.[28] Kesultanan Manila, Kesultanan Brunei, dan Kesultanan Sulu telah bekerja sama dengan saling membantu ketika terjadi pemberontakan maupun perlawanan terhadap kekuatan asing di luar kawasan Filipina Selatan. Salah satu bukti kerja sama antar-kesultanan di kawasan Filipina Selatan adalah pemberian bagian timur Sabah oleh Kesultanan Brunei kepada Kesultanan Sulu sebagai imbalan atas bantuan Kesultanan Sulu dalam menumpas pemberontakan di wilayah Kesultanan Brunei.[74]

Catatan sejarah dan peninggalan bersejarah

[sunting | sunting sumber]

Peninggalan bersejarah di Indonesia

[sunting | sunting sumber]

Di Indonesia, terdapat catatan sejarah mengenai kesultanan-kesultanan yang masih eksis selama masa Hindia Belanda. Catatan sejarah mengenai kesultanan-kesultanan di Indonesia umumnya dibuat oleh para penulis dan pegawai pemerintahan Hindia Belanda.[75] Peninggalan kesultanan-kesultanan yang utama di Indonesia adalah keraton. Sebagian besar bangunan keraton peninggalan kesultanan-kesultanan di Indonesia telah mengalami kerusakan hingga mengalami penghancuran tak bersisa akibat penghancuran selama masa Pemerintah Hindia Belanda. Salah satu keraton yang mengalami penghancuran tak bersisa adalah Keraton Tanah Pilih milik Kesultanan Jambi yang diledakkan oleh pasukan Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 25 September 1858.[22]

Referensi

[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki

[sunting | sunting sumber]
  1. ↑ Sari 2015, hlm. 24.
  2. 1 2 Aziz 2016, hlm. 3.
  3. 1 2 3 4 5 Aziz 2016, hlm. 2.
  4. 1 2 Ismail, Faisal (September 2019). Nurr (ed.). Studi Islam Kontemporer. IRCiSoD. hlm. 28. ISBN 978-602-7696-94-5.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  5. ↑ Esposito, John L. (1994). Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?. Diterbitkan oleh Penerbit Mizan. hlm. 42.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  6. 1 2 3 Hasmand 2017, hlm. 113.
  7. 1 2 3 Waston (September 2025). Peradaban Islam: Warisan Intelektual dan Transformasi Global. Surakarta: Muhammadiyah University Press. hlm. 240. ISBN 978-602-361-786-9.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  8. 1 2 Tim Riset dan Studi Islam Mesir (April 2020). Artawijaya dan Hasmand, F. (ed.). Ensiklopedi Sejarah Islam. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 362. ISBN 978-979-592-835-5.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  9. 1 2 Wijdan S. Z., Aden (2007). Pemikiran dan Peradaban Islam (dalam bahasa Inggris). Diterbitkan oleh Pusat Studi Islam, Universitas Islam Indonesia. hlm. 36. ISBN 978-979-985-575-6.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  10. 1 2 3 Mahendra, Fahmi Rizal (Juni 2024). Sejarah Islam: Menilik Peradaban Islam Di Masa Lalu Dan Meneladani Pemikiran-Pemikiran Islam. Diterbitkan oleh Anak Hebat Indonesia. hlm. 80. ISBN 978-623-515-017-8.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  11. ↑ Hasmand 2017, hlm. 175.
  12. ↑ An-Nashr, Muhammad Abdul Azhim Abu (Januari 2017). Artaijaya (ed.). Islam Di Asia Tengah Sejarah, Peradaban, dan Kebudayaan [Tarikh Al-Muslimin wa Hadharatuhum fi Asia Wustha wa Bilad Qawqaz]. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 111. {{cite book}}: line feed karakter dalam |title= pada posisi 21Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  13. ↑ Usmani 2015, hlm. 104.
  14. ↑ Munawar-Rachman, B., Taher, E. P., dan Nafis, M. W., ed. (Agustus 2019). "Kesenjangan Intelektual dan Kultural antara Indonesia dengan Dunia Islam Lain". Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, & Kemodernan. Jakarta Selatan: Nurcholish MadjidSociety. hlm. 2804.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penyunting (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  15. ↑ Brownstok, Willem (2020). Islam: Dari Kekhalifahan Córdoba hingga Anak Benua India. Cambridge: Cambridge Stanford Books. hlm. 70.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  16. ↑ Yahaya, Mahayudin Haji (1986). Ensiklopedia Sejarah Islam (dalam bahasa Melayu). Vol. 1. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm. 104. {{cite book}}: Parameter tidak dikenal |lay-url= diabaikanPemeliharaan CS1: Status URL (link)
  17. ↑ al-Azizi, Abdul Syukur (Februari 2025). Rusdianto (ed.). Khazanah Peradaban Islam di Timur dan Barat: Jejak-Jejak Sejarah dan Kebudayaan Islam di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta: Diva Press. hlm. 298. ISBN 978-623-189-565-3.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  18. 1 2 Manarfa, dkk. 2024, hlm. 4.
  19. ↑ Tim Pengawal Persatuan Ummat (September 2024). Subiantoro, K. A., dan Ahimsa, D. (ed.). Keabsahan Nasab Ba‘alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Pasuruan: Hilyah.id. hlm. 465. ISBN 978-623-88920-6-8.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penyunting (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  20. ↑ Rusdi, dkk. (Desember 2025). Khasanah, Itsnaini Ummi (ed.). Mengurai Jejak Kesultanan dan Istana Melayu Di Sumatera Timur: Hierarki, Identitas, dan Transformasi Sosial Melayu 1946. Yogyakarta: Star Digital Publishing. hlm. 68. ISBN 978-634-7521-07-1.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  21. ↑ Madjid, dkk. 2022, hlm. 6.
  22. 1 2 3 Legowo 2025, hlm. 189.
  23. ↑ Manarfa, dkk. 2024, hlm. 6.
  24. 1 2 Soraya, Nyayu (Maret 2021). Hapudin, M.S., dan Maryam (ed.). Islam dan Peradaban Melayu. Kota Serang: Desanta Muliavisitama. hlm. 231–232. ISBN 978-623-6010-20-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penyunting (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  25. ↑ Khairiah 2024, hlm. 138-139.
  26. ↑ Aksan, Hermawan (2025). Harimurti, Taufan (ed.). Muhibah Cinta di Selat Malaka. Bandung: Buku Abdi. hlm. 101. ISBN 978-634-04-4325-7.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  27. ↑ Rosidin, D. N., dan Irfanullah, G. (Januari 2025). Al-Fina (ed.). Sejarah Islam Asia Tenggara dan Oseania (PDF). Cirebon: Elsi Pro. hlm. 16.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  28. 1 2 Fakih 2024, hlm. 129-130. sfn error: banyak target (2×): CITEREFFakih2024 (bantuan)
  29. ↑ Tamburaka 2010, hlm. 110.
  30. ↑ Tamburaka 2010, hlm. 116.
  31. ↑ Saepudin, Endang (September 2025). Sejarah Peradaban Islam. Indramayu: Penerbit Adab. hlm. 232. ISBN 978-634-235-706-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  32. ↑ Schmidt, Karl J. (2015). An Atlas and Survey of South Asian History (dalam bahasa Inggris). Oxon dan New York: Routledge. hlm. 44. ISBN 978-1-56324-334-9.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  33. ↑ Usmani 2015, hlm. 78.
  34. ↑ Hawley, John C., ed. (2008). India in Africa, Africa in India: Indian Ocean Cosmopolitanisms (dalam bahasa Inggris). Diterbitkan oleh Indiana University Press. ISBN 978-0-25300-316-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  35. ↑ Farooqui, Salma Ahmed (2011). A Comprehensive History of Medieval India: Twelfth to the Mid-eighteenth Century (dalam bahasa Inggris). New Delhi: Dorling Kindersley. hlm. 170. ISBN 978-81-317-3202-1.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  36. ↑ Usmani 2015, hlm. 279.
  37. ↑ Mardiono, Peri (Februari 2021). Putra, Adi (ed.). Genealogi Kerajaan Islam di Jawa. Bantul: Araska. hlm. 262. ISBN 978-623-7910-80-0.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  38. ↑ Sari 2015, hlm. 66.
  39. ↑ Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Jawa Barat (2006). Ngamumule Budaya Sunda, Nanjeurkeun Komara Agama: Lokakarya Da'wah Islam Napak Kana Budaya Sunda. Diterbitkan oleh Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Jawa Barat. hlm. 32.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  40. ↑ Sharma, L. P. (1987). History of medieval India (1000-1740 A.D.) (dalam bahasa Inggris). Diterbitkan oleh Konark Publishers. hlm. 20. ISBN 978-812-200-042-9.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  41. ↑ Ulum, A.R. Shohibul (November 2022). Al-Biruni: Kisah Hidup Sang Cendekiawan dan Astronom Muslim. Diterbitkan oleh Anak Hebat Indonesia. hlm. 71–72. ISBN 978-623-400-427-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  42. ↑ Usmani 2015, hlm. 394.
  43. ↑ Azhari, Ichwan (Desember 2013). Abdurrakhman (ed.). Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah (PDF). Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. hlm. 126–127. ISBN 978-602-8766-81-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  44. ↑ Hasyim, Umar (1991). Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan antar Agama. Diterbitkan oleh Bina Ilmu. hlm. 113.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  45. ↑ Aziz 2016, hlm. 2-3.
  46. ↑ Abdullah, M. Amin (1996). Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?. Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. hlm. 204. ISBN 978-979-858-151-9.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  47. ↑ Nurcholish, Hanif (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Diterbitkan oleh Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 57. ISBN 978-979-759028-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  48. ↑ Usmani 2015, hlm. 8.
  49. ↑ Legowo 2025, hlm. 188-189.
  50. ↑ Aizid, Rizem (Agustus 2021). Hanafi, Amar (ed.). Sejarah Peradaban Islam Terlengkap: Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern. Yogyakarta: Diva Press. hlm. 474. ISBN 978-623-293-230-2.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  51. ↑ Fakih 2024, hlm. 83. sfn error: banyak target (2×): CITEREFFakih2024 (bantuan)
  52. ↑ Fakih, Muhammad Ali (Desember 2024). Rusdianto (ed.). Islam di Asia Tenggara: Sejarah Peradaban dan Kebudayaan Islam di 11 Negara. Yogyakarta: IRCiSoD. hlm. 83. ISBN 978-623-8108-78-7.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  53. 1 2 3 4 Talib 2013, hlm. 1.
  54. ↑ Talib 2013, hlm. 1-2.
  55. 1 2 Talib 2013, hlm. 2.
  56. ↑ Sihbudi, Riza (Juni 2007). Taufiq MR (ed.). Menyandera Timur Tengah. Jakarta Selatan: Penerbit Mizan. hlm. 431. ISBN 979-433-472-3.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  57. ↑ Tim Riset dan Studi Islam Mesir (April 2020). Artawijaya dan Hasmand, F. (ed.). Ensiklopedi Sejarah Islam. Diterjemahkan oleh Taufik, M., dkk. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 770. ISBN 978-979-592-835-5.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penerjemah (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  58. ↑ Jatmika, Sidik (Januari 2016). Huda, Miftachul (ed.). Hubungan Internasional Kawasan Timur Tengah. Bantul: Samudra Biru. hlm. 160. ISBN 978-602-9276-82-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  59. ↑ Ichtiar Baru van Hoeve (1990). Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Volume 1. Diterbitkan oleh Ichtiar Baru van Hoeve. hlm. 191.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  60. ↑ Manarfa, dkk. 2024, hlm. 5.
  61. ↑ Madjid, dkk. 2022, hlm. 11.
  62. ↑ Usmani 2015, hlm. 72.
  63. ↑ Sejarah Sosial Kesultanan Ternate. Diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Lektur Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia. hlm. 3. ISBN 978-602-876-603-6.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  64. ↑ Asari, Hasan, ed. (2015). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi. Diterbitkan oleh IAIN Press. hlm. 259. ISBN 978-979-302-033-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  65. ↑ Khairiah 2024, hlm. 139.
  66. ↑ Legowo 2025, hlm. 326.
  67. ↑ Supangkat, Max Mulyadi (2002). Cakrawala Indonesia. Diterbitkan oleh Yayasan Sinar Kebajikan. hlm. 180.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  68. ↑ Sudjangi (1995). Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama. Diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama Republik Indonesia. hlm. 17.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  69. ↑ Pramugianto, Adi Taufik (2015). Cahya, Kahfi Dirga (ed.). Tujuh Mualaf yang Mengharumkan Islam: The Glory of Islam. Jakarta Selatan: Noura Books. hlm. 83. ISBN 978-602-0989-38-9.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  70. ↑ Damayanti, Rizki (Maret 2025). Kurniawadi, Wahyu (ed.). Islam dan Hubungan Internasional. Banyumas: Wawasan Ilmu. hlm. 13. ISBN 978-623-132-457-3.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  71. ↑ Chambert-Loir, Henri, ed. (Desember 2021). Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 74. ISBN 978-602-481-731-2.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  72. 1 2 Legowo 2025, hlm. 59.
  73. ↑ Solichien M., Yussuf (2014). Bachtiar, Imelda (ed.). Saddam Hussein dan Kisah di Balik Perang Teluk 1990-1991. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo. hlm. 116. ISBN 978-602-02-3650-6.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  74. ↑ Nelmawarni dan Pratama, F. S. (Juli 2024). Sejarah Peradaban Islam di Minangkabau. Guepedia. hlm. 150. ISBN 978-623-421-643-1.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  75. ↑ Madjid, dkk. 2022, hlm. 12.

Daftar pustaka

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesultanan&oldid=30093925"