Tangerang (Q10123)
Appearance
regency in Banten Province, Indonesia
- Tangerang Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Tangerang |
|
|
| English | Tangerang |
regency in Banten Province, Indonesia |
|
Statements
3 references
2212
Kabupaten Tangerang
Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tenggerang Di Provinsi Banten (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
4. Kabupaten Tangerang (Indonesian)
Tangerang (multiple languages)
4 references
2212
Kabupaten Tangerang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
109
KAB. TANGERANG
Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Pemerintah Kota Administratif Tangerang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Indonesian)
Satya Karya Kerta Raharja (Indonesian)
0 references
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang (Indonesian)
Pasal 3 ayat (2)
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, tetap berkedudukan di Kota Administratif Tangerang (Indonesian)
17 October 2000
4 references
2212
Kabupaten Tangerang
Banten
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
4. Kabupaten Tangerang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
109
KAB. TANGERANG
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
4. Kabupaten Tangerang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
2,518,830
2014
3,584,770
2017
1 reference
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Cisoka
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Solear
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
109
Tigaraksa
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Jambe
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Cikupa
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Panongan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Curug
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Kelapa Dua
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Legok
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Pagedangan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Cisauk
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Pasar Kemis
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Sindang Jaya
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
109
Balaraja
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
109
Jayanti
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Sukamulya
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Kresek
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Gunung Kaler
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Kronjo
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Mekar Baru
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Mauk
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Kemiri
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Sukadiri
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Rajeg
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Sepatan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Sepatan Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Pakuhaji
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Teluknaga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Kosambi
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang (Indonesian)
Pasal 6 ayat (1)
Kecamatan Tangerang dihapuskan (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1981 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang (Indonesian)
Pasal 6 ayat (2)
Kecamatan Batuceper dihapuskan (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1981 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang (Indonesian)
Pasal 7
Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Tangerang terbagi atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu : (Indonesian)
e. Wilayah Kecamatan Ciledug (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1981 (Indonesian)
26 November 2008
3 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang (Indonesian)
Pasal 6 ayat (3)
sisa Wilayah Kecamatan Ciledug […] dibentuk menjadi Kecamatan Pondok Aren (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Pondok Aren (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Pondok Aren
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Serpong (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Serpong
26 November 2008
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Serpong Utara (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Serpong Utara
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Ciputat (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Ciputat
26 November 2008
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Ciputat Timur (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Ciputat Timur
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Pamulang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Pamulang
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Setu (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Setu
49 metre
0 references
27 February 1993
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang (Indonesian)
Pasal 4
Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang […] wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 (Indonesian)
26 November 2008
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Tangerang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
959.61 square kilometre
1 reference
1 reference
3603
0 references
B - G**/N**
0 references
Tangerang Regency
0 references
Identifiers
36.03
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
109
KAB. TANGERANG
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(19 entries)
- arwiki تانغيرانغ ريجينسي
- banwiki Kabupatén Tangerang
- bewwiki Tanggerang Kabupatèn
- cebwiki Kabupaten Tangerang
- dewiki Tangerang (Regierungsbezirk)
- enwiki Tangerang Regency
- frwiki Kabupaten de Tangerang
- idwiki Kabupaten Tangerang
- itwiki Reggenza di Tangerang
- jvwiki Kabupatèn Tangerang
- minwiki Kabupaten Tangerang
- mswiki Kabupaten Tangerang
- nlwiki Tangerang (regentschap)
- simplewiki Tangerang Regency
- suwiki Kabupatén Tangerang
- svwiki Kabupaten Tangerang
- urwiki تانگیرانگ ریجنسی
- zh_min_nanwiki Tangerang Koān
- zhwiki 丹格朗縣
